Gerakan Moral Sejarah
Perlu dicatat sebuah gerakan kultur telah membuka paradigma sistem demokrasi negeri ini, berangkat dari salah satu sebuah sub-kultur bangsa ini, kini telah membuka paparan baru bahwa negeri ini bukanlah seperti pemetaan demokrasi dalam pemahaman bangsa lain.
Jogja telah memberikan goresan sejarah yang cukup panjang dalam buku anak bangsa ini , rakyatnya telah memberikan keputusan yang cukup adil bagi mereka, minimal untuk rakyat jogja. Terlepas itu monarki atau bukan , demokrasi ataupun bukan, perlu disadari ketika bangsa ini terjebak dalam wacana demokrasi yang kebablasan,rakyat Jogja telah cukup arif membahas dan mengembalikan wacana itu dengan masuk kembali dalam kerangka dasar kultur masyarakatnya yang “Asli Jogja”.
Tak ada keangkuhan ketika Jogja terusik, hanya batas kesadaran dalam sejarah mereka mulai bergerak di bawah alam sadarnya memecahkan raungan Agitasi politik dan kekuasaan. Semenjak 200 tahun yang lalu pun , sejarah Jogja telah membuktikan bahwa mereka bukan seperti monarki “Eropa” dan bukan Monarki seperti pemahaman “les mirabes”. Bahkan kerajaan Belanda dan Inggris pun coba menafsirkan itu dengan kepentingan Imprealismenya agar keduanya bisa berdampingan menjadi kolonialisme namun tidak mudah Jogja di taklukan seperti saudara tuanya, Solo. Kepentingan politik dan Aspirasi yang digulirkan oleh Kedua kerajaan Eropa diatas tidak mampu mendudukan Jogja menjadi bawahan kerajaan Belanda dan Inggris, tidak seperti di kerajaan lain yang dilucuti para Imprealis bahkan Di India yang notabene wilayah kerajaan yang banyak pun kekuatan dilucuti – di pecah dan di adu domba.hingga menjadi kepingan-kepingan negeri yang selalu berselisih.(India-pakistan).Di Jogja ,percobaan itu terjadi berulang Sejak masa Sultan Agung Mataram hingga Perang Djawa telah membuktikan bagaimana perang saudara itu terjadi yang sebenarnya,dan Perang Jawa adalah konskwensi Kerajaan Belanda yang perlu dibayar mahal,pun harus “me likuidasi” kamar dagangnya (VOC) dan Pihak Belanda harus mengembalikan kedaulatan Jogja ke kerajaan asli tradisi semestinya dengan kesetaraan yang disepakati bersama .
Rakyat Jogja cukup baik belajar dari sejarah saat mereka menyadari isu “demokrasi kebablasan” digulirkan di Jogja. Cukup sudah dengan saudara tua “Mataram” yang di obrak-abrik dengan Kolonialsime, cukup hanya “Deandels & Raffles” yang membuat jogja menjadi terpecah, dan tidak perlu lagi ada “Djava Oorlog” bila pemerintah yang berkuasa di Wilayah NKRI ini menyadari fakta sejarah yang telah terjadi. Apapun kepentingan tentang kebutuhan Politik, Jogja menyadari ini sebagai percobaan kedua setelah masa Imprealisme dulu abad 17 dan itu terlalu klise bila hanya sekedar pengalihan isu belaka. Bangsa ini cukup pintar memahami kejadian ini khususnya rakyat jogja yang sadar akan kepentingan kerajaan di wilayah tanah leluhurnya. Setidaknya pemerintah telah berhasil mempercepat proses demokrasi nya “Jogja” yang selama ini tertunda di lembaga Legeslatifnya NKRI. Semakin cepat semakin baik.
Apapun itu ,rakyat Jogja telah bergerak dengan penentuan apa yang mereka pikir ,rasakan dan butuhkan. Bagi penulis Gerakan ini adalah Gerakan Moral Sejarah yang tumbuh dari sanubari rakyat , tanpa harus berfikir itu monarki atau bukan,apapun itu.
