(tanpa judul)

The Last Ark Of Javanees : “ Warisan Kontroversial Deandels dan Raffles”

Setelah penguasaan Kerajaan Belanda dan ketika masa transisi kepemerintahan Inggris di Jawa, ada perubahan struktural yang signifikan dalam situasi politik saat itu, pasca persidangan Deandels di Hadapan Raja Belanda Raja Willem I serta penyerahan dan peralihan kepemimpinan Gubernur Jendral Hindia Belanda kepada Jan Willem Jansenn, dengan laporan pertanggungjawaban setebal 3 buku itu , Deandels berusaha memaparkan berbagai alasan sebagai jawaban atas reaksi keras yang diberikan Raja Willem I pada Deandels di depan Sidang Militer Tinggi Dewan Kerajaan Belanda, baginya saat itu cukup menyudutkan posisi dalam masa kepemimpinan Deandels guna mengendalikan Hindia Belanda, bagi Deandels pun ini berakibat serangan dari lawan-lawan politiknya yang selalu mengganggu dan merongrongnya. Salah satunya yang dianggap sebagai kebijakan yang kontroversialnya yaitu pembuatan jalan Pos Jawa “De Groote Postweg” yang telah memakan biaya yang cukup mahal dan korban cukup banyak penduduk Jawa, dengan sistem kerja paksa yang di jalankan Deandels menyebabkan sebagian pendukung poltiknya Deandels tidak bisa membela dan berbuat banyak untuk mendukung terus Deandels. Bahkan Raja Willem I berfikir tidak saja merugikan secara finansial , malah menyebabkan kerabat Istana menjadi antipati kepada pihak Kerajaan Belanda. Deandels pun tak mampu membela “De Groote Postweg” sebagai keuntungan dan jawaban strategis militernya dalam sidang Militer tersebut, jabatannya sebagai Gubernur Jendral segera digantikan oleh Jan Willem Jansenn.

Beberapa Fakta yang diketemukan penulis tentang Deandels bahwa :

1. Saat pembangungan De Groote Postweg, Deandels berfikir bahwa itu adalah Strategi militernya untuk melawan kekuatan Laut dari Armada Inggris yang telah memasuki wilayah Perairan Nusantara. Dan perlu disegerakan untuk dibuat dengan cara mempercepat pembangunannya, ini menyebabkan kondisi psikologis masyarakat Jawa berubah terutama menghadapi kebijakan Kerja Paksa. Walau pada akhirnya kebijakan Kerja Paksa ini menjadi proyek yang ideal untuk dijalankan setiap Gubernur Jendral Belanda dalam memaksa Pribumi untuk bantu membayar hutang Belanda di Eropa,”Kebijakan Tanam Paksa”
2. Pada Sidang militer itu dikatakan Saat pembangunan De Groote Postweg ini, Deandels telah melanggar Kode Etik Kepercayaan yang telah diberikan Raja Louis Napoleon. yaitu menggunakan kekuasaannya “berlebihan” untuk membuat Jalan Raya De Groote Postweg yang mengakibatkan banyak lahan dan daerah yang dikuasai oleh Rakyat, Penguasa Inlander Eropa serta Raja-raja di Jawa diambil alih oleh Deandels, tuduhannya yaitu dengan alasan tanpa “ijin” Raja Belanda atau Raja yang melantiknya. Deandels adalah Jendral Perang yang berpengalaman di Eropa, namun dia melupakan bahwa karier Politiknya ditentukan oleh langkah-langkah kecil yang dilupakannya, yaitu para teman-teman poltik dari pejabat lokal, yang secara diam-diam para pejabat lokal menentang keras kebijakan Deandels, seperti F.Waterloo mantan Residen Cirebon dan beberapa Pejabat setingkat Bupati dan para Raja Jawa yang menuliskan Opini kekecewaan terhadap kebijakan Deandels tersebut dan mengirimkan Opini itu ke Kerajaan Belanda. Akibatnya persidangan militer pun terjadi, Deandels menyadari dan dengan berusaha laju itu Deandels melakukan perlawanan terhadap penguasa lokal tersebut yaitu salah satu usaha pembunuhan diam-diam yang dilakukan kroni Deandels kepada Pangeran Notokusumo dan Notodiningrat salah satu putra kesayangan Hamengkubuwono II, walau ini tidak terbuktikan kebenarannya namun kenyataan inilah yang dilupakan Deandels. Dan usaha pembelaan pun menjadi sia-sia ketika dihadapan Raja dan Dewan Kerajaan saat persidangan Militer, Deandels tidak mempunyai dukungan yang kuat dari siapapun, bahkan Raja Williem I segera memecat Deandels dan memutasikan Deandels menjadi penasehat pribadi bidang militer, sebagai pertimbangan karena Deandels mempunyai karier Militer yang bagus.
3. Daendels telah merubah Struktur dasar pemerintahan kerajaan di Jawa yang menyebabkan sakit hatinya rakyat , para pejabat dan raja-raja Jawa. Bukan semata-mata karena armada Inggris dengan mudah mendarat di Jawa karena perjanjian kalah perang Eropa, namun kekuasaan Deandels dan penggantinya telah dilumpuhkan dari dalam, karena kebijakan politik Deandels yang menyebabkan dukungan kepada Kerajaan Belanda runtuh. Salah satu Kebijakan Deandels lainya yaitu diangkatnya para Bupati Lokal menjadi Perwakilan Pemerintahan Kerajaan Belanda dan sejajar dengan para Raja Jawa dan merubah Tatanan Administrasi Kepemerintahan Kerajaan lokal di Jawa yang selama ini diberlakukan Pemerintahan Kerajaan Belanda tanpa meminta pertimbangan Dewan Kerajaan Belanda, membuat perubahan pandangan Rakyat Jawa kepada Kerajaan Belanda membangun dan memupuk luka serta dendam yang bisa menyebabkan Pemberontakan besar dikalangan para bangsawan Jawa.Ini sangat merugikan pihak kerajaan Belanda.

Sedangkan 3 Fakta tentang Raffles :

1. Kedatangan Raffles sebenarnya diperuntukan untuk segera membereskan hal-hal yang diwariskan Deandels terutama dalam Sistem Administrasi yang berantakan. Namun Raffles menghadapi kenyataan bahwa Wilayah Hindia Belanda ini sangat rumit dan cukup merepotlkannya, jadi perlu penanganan khusus bagaimana cara mengembalikan kepercayaan Rakyat HIndia Belanda ini untuk bisa bekerjasama dalam membangun kepentingan yang sejajar. Sayangnya Raffles berhadapan dengan oknum-oknum pejabat Lokal yang “Korup” maka usaha pembenahan ini menjadi sangat terjal.
2. Raffles berhadapan arus politik kekuasaan yang diwariskan Deandels dalam sistem pemerintahan lokal, dengan menghadapi kenyataan serta waktu pemerintahan transisi yang waktunya pendek ini Raffles justru merekomendasikan untuk tetap menjalankan sistem yang ditinggalkan Deandels seperti kesetaraan Pemerintahan dan Sistem Administratif, bahkan terjebak dengan disposisi Militer maka Raffles menggunakan Agitasi militernya untuk menakut-nakuti para Pemimpin lokal tersebut.Bahkan Raffles memiiki karier bukan dari Militer ,dia seorang Administratur yang direkrut dari kalangan Akademi dan mempunyai kecenderungan “Humanis”
3. Khawatir peninggalan kebijakan Deandels tentang kebencian dari kalangan rakyat berubah menjadi pemberontakan, Raffles malah menjalankan Politik pemandulan kekuasaan lagi yaitu dengan memecah Kesultanan Hamengkubuwono menjadi 2 yaitu Kesultanan Hamengkubuwono dan Paku Alaman, dengan demikian maka kekuatan militerpun berkurang . Sistem ini mirip dijalankan oleh para “leluhurnya” Belanda dalam memecah Mataram dan seisinya. Ini merupakan kegagalan dan berakibat fatal bagi pemerintahan Kolonial. Pada puncaknya kelak kebencian ini yang melatarbelakangi salah satu putra mahkota kesultanan Jogjakarta (P.Antakusuma/Pangeran Diponegoro) memberontak, bukan karena masalah “Sejengkal Tanah Leluhur” saja namun warisan itu dibangun terus menjadi kebencian yang memuncak diseluruh rakyat Jawa umumnya , khususnya rakyat Jogja.

Maka faktanya, Perang Jawa sebagai jawaban akibat kegagalan Administrasi Kepemerintahan Belanda di Jawa, pada masa pemerintahan Inggris melalui Raffles sebetulnya itu bisa dilakukan perubahan -perubahan mendasar namun Kolonialisme tidak membawa perubahan yang siginifikan bagi rakyat hanya meneruskan kebijakan-kebijakan sebelumnya.. Terlalu besar biaya yang harus dikeluarkan untuk Perang Jawa ? bila dikatakan untuk membayar “Mercenary Army” atau menyuap para oknum pejabat Korup untuk ikut berperang melawan Pangeran Diponegoro, karena Auditing yang membengkak maka kerajaan Belanda akhirnya harus segera menghentikan peperangan ? Pada kenyataannya bila warisan yang ditinggalkan Deandels dan Raffles itu masih bisa kita saksikan dan rasakan saat ini, itu karena memang Legacy yang patut diberikan oleh bangsa penjajah, setelah bangsa ini membantu kepentingan mereka. Tidak menjadi kebanggaan bila Legacy itu harus diterima cuma -cuma namun menjadi kewajiban kita bahwa apa fakta sebenarnya yang melatarbelakangi itu semua terjadi bukan dari sistem rekaan sejarah yang dibuat para kolonialis belaka atau karena sebab “sakit hati” rakyat memberontak, bahkan mengakui sebagai bukti kebaikan dari para Penjajah. Terlalu naïf untuk dikatakan bahwa perang-perang di Nusantara ini akibat masalah Kultur belaka namun pada kenyataannya Perang Jawa sendiri bukan karena kultur yang dilanggar, lebih pantas dikatakan sebagai akibat kegagalan Administrasi Pemerintah Kolonial secara menyeluruh yang berakibat Fatal dan merenggut korban jiwa yang sangat banyak, yang melahirkan kebudayaan Korup dikalangan Oknum pejabat Lokal serta terbangunnya poltik Agitasi yang menghancurkan sistem kekerabatan dan pemerintahan yang berupa kerajaan saat itu. Fakta lainnya yang ditemukan bahwa “Perang Jawa” ini sebetulnya jauh sebelum November 1825 telah dimulai melalui pemberontakan-pemberontakan kecil setingkat Bupati ataupun Kyai, hanya saja “ Java Oorlog” ditafsirkan penulisnya sebagai pemberontakan Kultur namun ini lebih pantas sebagai perlawanan kepada kebobrokan sistem administrasi pemerintah Kolonial. Kini semua sub kultur di NKRI ini menuntut tentang hak-hak kultur yang harus dibereskan segera oleh pemerintah Republik Indonesia, tidak cukup dengan pendekatan teori modern tentang Hukum Tata Negara yang sekarang dipahami namun membereskan sub kultur di negeri ini haruslah melihat fakta -fakta sejarah yang telah ada dan dipahami oleh anak bangsa sebagai pendekatan cultural dalam memahami apa sebenarnya terjadi saat itu , sebagai negosiasi terhadap keinginan dasar bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Negarakertagama telah membahas ini jauh sebelum pelayaran bangsa Eropa masuk ke Wilayah Nusantara ini, walau tidak sedetail yang kita harapkan namun ada dalam logika bangsa yang mengenal Ke-Bhinekaan itu sendiri.

Bagus Soetrama

 

Refferensi :

1. Netherland Royal Archief , http://beeldbank.nationaalarchief.nl ,2009-2010
2. Daendels,H.W 1814 Staat der Nederlands Nederlansche Oostiindische Bezitiingen onder het Besturr van den Gouvernur General Herman Williem Deandels in jaaren 1808 -1811.”S Gravenhage.
3. Anonim, 1855 “geschiedenis van het Bataafsche en Hollandsch Gouverment op Java 1802 -1810” dalam TBG , jilid I – V ,tahun 1855
4. Raffles,S.J.T , History Of Java Vol 1 – 2 University Of Michigan Libraries, Google Books
5. Egerton H.Edward , Journey Sir Stamford Raffles ; England In The Far East : General Books Publisher,1897 6.
6. Marihandono,Djoko. 2005. Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Williem Deandels di Jawa 1808 – 1810 : Penerapan Instruksi Bapoleon Bonaparte, Disertasi FIB-UI • : Jurnal “ Mendekonstruksi Mitos Pembangunan Jalan Raya Cadas Pangeran 1808 : Komparasi Sejarah dan Trdisi Lisan.2004.
7. Yamin, Muh ; Perang Diponegoro ;Djembatan 1950 8. Notodiprojo K.R.T , Wawancara “Kerajaan Terakhir Mataram “, Warnasari edisi Juni 1989
8. Soemitro R.M.J , Wawancara Penulis tentang “Kebijakan Cerita Babad Betawi karya Pangeran Notokusumo – Studi Tembang Jawa sebagai Budaya Tradisi Tutur Yang Turun Menurun ”, Cimahi 2010 10.
9. Media Publik baik Diskusi kecil penulis , informasi media Cetak dan Elektronik dalam konteks Wawancara dan Dialog